Advokat Datang Bawa Surat Kuasa, Malah Disebut LSM? Polemik di Kemenag Batang Bergulir

BATANG, Delikjateng.id — Polemik antara profesi advokat dengan lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Batang mencuat setelah beredar sebuah pesan WhatsApp yang menyebut adanya “LSM” yang melaporkan persoalan terkait salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Batang.

Persoalan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya, pada Jumat, 18 September 2026, seorang advokat secara resmi mendatangi Kantor Kemenag Batang untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi atas persoalan yang dialami kliennya.

Advokat tersebut disebut datang dengan membawa surat kuasa khusus serta memperkenalkan diri secara resmi sebagai kuasa hukum dari seorang kepala sekolah pada lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.

Kedatangan tersebut, menurut pihak advokat, dilakukan secara baik-baik dalam rangka menjalankan tugas profesi dan memperoleh klarifikasi dari instansi terkait.

Namun, sehari setelah pertemuan tersebut, muncul pesan yang beredar melalui grup WhatsApp lembaga pendidikan di lingkungan Kemenag Batang.

Dalam pesan yang disebut berasal dari sumber di lingkungan Kemenag Batang tersebut terdapat tulisan:

“DARURAT SIAGA 1”

Pesan tersebut antara lain menyebut:

“Ada salah satu ex kepala lembaga RA melaporkan ke LSM terkait pencemaran nama baik.”

Pesan itu kemudian memuat kekhawatiran persoalan tersebut akan merambah pada laporan mengenai keuangan BOP RA.

Selain itu, terdapat imbauan agar apabila ada LSM datang ke lembaga RA dan meminta LPJ BOP, dokumen tersebut tidak diberikan karena disebut merupakan kewenangan Kantor Kementerian Agama.

Pesan tersebut juga meminta agar informasi itu diteruskan kepada lembaga-lembaga di wilayah masing-masing.

Dipersoalkan: Advokat Disebut LSM

Munculnya istilah “LSM” dalam pesan tersebut kemudian dipersoalkan pihak advokat.

Pasalnya, menurut pihak kuasa hukum, kedatangan ke Kantor Kemenag Batang pada 18 September 2026 dilakukan dalam kapasitas sebagai advokat yang mewakili kepentingan hukum klien berdasarkan surat kuasa khusus, bukan sebagai lembaga swadaya masyarakat.

Secara hukum, profesi advokat memiliki kedudukan tersendiri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebut advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut juga menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum.

Dengan demikian, penyebutan advokat sebagai LSM, apabila memang ditujukan kepada advokat yang datang dengan kapasitas sebagai kuasa hukum, menjadi persoalan yang dipertanyakan pihak advokat.

Terlebih, persoalan tersebut kemudian tersebar melalui grup komunikasi lembaga pendidikan yang berada dalam lingkungan Kemenag.

Kemenag Batang: “Saya Tidak Tahu Informasi Seperti Itu”

Saat dikonfirmasi media pada Kamis, 24 September 2026, pihak Kemenag Batang memberikan bantahan terkait adanya dugaan pelecehan terhadap profesi advokat.

Luthfi Hakim Arif Effendi, selaku Kepala Pendidikan Madrasah, mengaku tidak mengetahui informasi sebagaimana yang dipersoalkan.

“Saya tidak tahu kalau ada informasi yang seperti itu. Akan saya klarifikasi terhadap siapa yang memberikan informasi tersebut,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang untuk dilakukan penelusuran mengenai siapa pihak yang pertama kali menyampaikan informasi tersebut hingga kemudian beredar di grup WhatsApp lembaga pendidikan.

Kantor Kemenag Kabupaten Batang sendiri merupakan satuan kerja Kementerian Agama di tingkat kabupaten dan tercatat secara resmi dalam struktur Kanwil Kemenag Jawa Tengah.

Sementara itu, Angga Risetiawan, S.H., M.H., membenarkan bahwa dirinya atau pihak kantor advokatnya pernah mendatangi Kemenag Batang untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas persoalan yang dialami klien.

Menurut Angga, kedatangan tersebut dilakukan berdasarkan hubungan kuasa hukum dengan klien dan bukan sebagai LSM.

“Benar, kami pernah hadir untuk konfirmasi dan klarifikasi ke Kementerian Agama Batang untuk menindaklanjuti permasalahan dari klien kami,” ujar Angga.

Ia mengaku memperoleh informasi dari klien mengenai adanya pesan yang menyebut seorang mantan kepala lembaga RA melaporkan persoalan pencemaran nama baik kepada LSM.

Menurutnya, apabila istilah tersebut memang ditujukan kepada pihaknya yang datang sebagai advokat dengan membawa surat kuasa, maka hal tersebut perlu diklarifikasi.

“Kami sebagai advokat tidak terima apabila profesi kami dianggap atau disebut sebagai LSM. Kami datang secara resmi sebagai kuasa hukum dengan surat kuasa khusus,” tegasnya.

Angga menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal istilah.

Sebab, menurut dia, penyebutan profesi advokat sebagai LSM dalam pesan yang kemudian beredar di lingkungan lembaga pendidikan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru mengenai kapasitas dan kedudukan profesi advokat.

Angga meminta Kemenag Batang memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai asal-usul informasi tersebut.

Ia mempertanyakan siapa yang memberikan informasi sehingga muncul pesan yang menyebut adanya “LSM” yang melaporkan persoalan ke Kemenag Batang.

“Kalau memang bukan dari Kemenag, siapa yang memberikan informasi tersebut? Kalau memang ada oknum dari Kemenag yang memberikan informasi, kami meminta agar dijelaskan secara terang siapa dan dalam kapasitas apa,” katanya.

Menurut Angga, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada Kemenag Batang untuk melakukan klarifikasi.

Namun, apabila tidak terdapat penyelesaian atau klarifikasi yang memadai, ia menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apabila tidak ada klarifikasi dari pihak yang diduga melakukan pelecehan terhadap profesi advokat tersebut, kami akan menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Bukan Sekadar Persoalan Sebutan?

Polemik ini kini menyisakan sejumlah pertanyaan.

Siapa sebenarnya yang membuat dan menyebarkan pesan “DARURAT SIAGA 1” tersebut?

Apakah istilah “LSM” memang dimaksudkan untuk menyebut advokat yang sebelumnya datang membawa surat kuasa khusus?

Ataukah terdapat pihak lain yang dimaksud dalam pesan tersebut?

Pertanyaan itu penting dijawab agar tidak terjadi kesalahpahaman antara profesi advokat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang menjalankan fungsi berbeda.

Apalagi, Kemenag sendiri memiliki mekanisme pelayanan informasi publik. Pada tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, struktur PPID menempatkan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai PPID dan Kepala Kantor sebagai Atasan PPID.

Dengan demikian, persoalan permintaan informasi maupun klarifikasi mengenai dokumen lembaga pada prinsipnya perlu ditempatkan sesuai mekanisme, kewenangan, serta kapasitas pihak yang meminta.

Menunggu Klarifikasi Resmi

Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai siapa pihak yang membuat atau menyebarkan pesan WhatsApp tersebut serta apakah istilah “LSM” dalam pesan dimaksudkan untuk menyebut advokat yang sebelumnya datang ke Kantor Kemenag Batang.

Pihak Kemenag Batang melalui Luthfi Hakim Arif Effendi menyatakan akan melakukan klarifikasi.

Sementara itu, pihak advokat menyatakan siap menempuh langkah hukum apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penjelasan yang dianggap memadai.

Kini publik menunggu satu hal sederhana: siapa sebenarnya yang menulis pesan tersebut, kepada siapa istilah “LSM” itu ditujukan, dan apakah benar ada keterkaitan dengan advokat yang datang membawa surat kuasa khusus ke Kantor Kemenag Batang pada 18 September 2026?

Klarifikasi resmi dari pihak Kemenag Batang menjadi penting agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. (BS/ TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *