PROYEK APBN Rp462 JUTA SDN 01 KEPATIHAN DISOROT: SWAKELOLA DIPERTANYAKAN, K3 PEKERJA DIABAIKAN?

PEKALONGAN, delikjateng.id – Proyek Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 01 Kepatihan, Kabupaten Pekalongan, dengan nilai anggaran Rp462.530.000, menjadi sorotan. Selain mekanisme pelaksanaan yang dipertanyakan, keselamatan pekerja di lokasi proyek juga mendapat perhatian.

Proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut semestinya dilaksanakan secara transparan dan sesuai pedoman program. Namun, muncul dugaan pekerjaan melibatkan pihak ketiga, meski pelaksanaan program menempatkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) sebagai unsur penting dalam pengelolaan kegiatan.

Kepala SDN 01 Kepatihan, Tri Lestari, disebut menjelaskan bahwa material pembangunan dibeli secara eceran dari sejumlah toko. Pernyataan tersebut kini menjadi bagian yang perlu diverifikasi melalui bukti transaksi, RAB, volume pekerjaan dan laporan pertanggungjawaban.

Pertanyaan publik pun mengemuka: apakah seluruh pekerjaan benar-benar dikelola P2SP sesuai mekanisme yang ditetapkan, atau terdapat pihak lain yang mengambil alih pekerjaan dan pengelolaan anggaran?

Sorotan berikutnya menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Di lokasi terdapat papan peringatan kewajiban penggunaan APD, tetapi berdasarkan temuan lapangan, masih terlihat pekerja yang diduga tidak menggunakan perlengkapan keselamatan secara memadai.

Padahal, aspek keselamatan kerja memiliki dasar hukum, antara lain UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta ketentuan mengenai keselamatan konstruksi dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena proyek menggunakan uang negara. Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat hasil bangunan, tetapi juga perlu menelusuri RAB, bukti pembelian material, pembayaran tenaga kerja, volume pekerjaan, aliran dana serta mekanisme pelaksanaan proyek.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan dan audit untuk menentukan apakah persoalan tersebut merupakan kesalahan administratif atau terdapat indikasi pelanggaran hukum.

Karena itu, Inspektorat, instansi terkait dan aparat penegak hukum didorong melakukan pemeriksaan secara objektif apabila terdapat laporan dan bukti awal yang memadai.

Pihak sekolah dan P2SP juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen pertanggungjawaban proyek.

Sebab, dengan nilai anggaran mencapai Rp462,53 juta, publik berhak mengetahui apakah setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan apakah pekerjaan dilaksanakan dengan standar keselamatan yang semestinya.

Proyek ini bukan sekadar soal bangunan sekolah. Ini soal transparansi uang negara, mekanisme pelaksanaan dan keselamatan manusia.

(TIM – BERSAMBUNG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *