Kendal-Delikjateng.com. Presidium Masyarakat Sipil (PMS) Kendal meminta agar keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) segera ditata ulang. Hal ini terungkap dalam obrolan siang Para Aktivis PMS Kendal bersama Kepala Kesbangpol Kendal, Febi Alfiando di Warung Soto Jalan Tembus Kendal. (Senin, 16/12-2024)
Dalam hasil obrolannya, PMS Kendal menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyediaan layanan publik, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk itu, penataan BUMD di Kabupaten Kendal sangat diperlukan agar dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif, serta berkontribusi optimal pada pendapatan daerah.
Dan penataan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD Kabupaten Kendal melalui restrukturisasi, penguatan kapasitas, dan pengelolaan yang lebih profesional, serta mengoptimalkan peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah.
Selanjutnya dalam hasil . Analisis Kebutuhan Penataan BUMD serta
Evaluasi Kinerja BUMD yang Ada: Menilai sejauh mana BUMD yang ada saat ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik. Beberapa indikator yang perlu dianalisis antara lain: profitabilitas, efisiensi operasional, serta tingkat pengaruhnya terhadap ekonomi lokal.
Karena tantangan yang dihadapi BUMD: Banyak BUMD yang masih menghadapi masalah dalam hal manajemen, keuangan, serta kesesuaian dengan tujuan awal pendiriannya. Penataan diperlukan untuk memperbaiki sistem tata kelola dan memastikan keberlanjutan usaha.
Sedangkan kebutuhan Penambahan atau Pembaruan BUMD, Terkadang ada kebutuhan untuk membentuk BUMD baru untuk sektor-sektor yang belum sepenuhnya digarap, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, atau sektor pariwisata.
Dalam obrolan yang sersan ( serius tapi santai) tersebut terungkap usulan Penataan Struktur dan Fungsi BUMD yaitu
1. Penggabungan atau Pengalihan Fungsi BUMD
BUMD dengan fungsi yang tumpang tindih atau kurang efektif dapat digabungkan, seperti BUMD yang berfokus pada sektor transportasi dan BUMD yang menangani pengelolaan pasar tradisional.
BUMD yang tidak produktif atau tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD dapat dialihkan atau dibubarkan, dan sumber daya tersebut dapat dipindahkan ke BUMD yang lebih potensial.
2. Penyusunan Struktur Organisasi yang Efisien:
Melakukan review dan penyusunan ulang struktur organisasi BUMD agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Menyesuaikan dengan pembagian tugas yang jelas, serta penguatan unit bisnis yang strategis.
3. Pembentukan BUMD Baru:
Berdasarkan hasil analisis potensi daerah, perlu diusulkan pembentukan BUMD baru yang dapat mendukung sektor-sektor yang tengah berkembang, seperti BUMD untuk energi terbarukan, pengelolaan sampah, atau pengelolaan kawasan pariwisata. Dan pengelolaan khusus Bidang Pembangunan dan Industri Daerah.
4. Peningkatan Profesionalisme Manajemen:
Menyiapkan sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi untuk pengelola BUMD, serta mendorong adanya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan.
5. Pemisahan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Operasional:
Menerapkan sistem akuntansi dan laporan keuangan yang lebih transparan, serta memisahkan antara manajemen operasional dan manajemen keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas.
Berdasarkan hasil paparan diatas, maka dengan ini Presidoum Masyarat Sipil Kendan menyampaikan Rekomendasi Peningkatan SDM dan Teknologi yaitu
1. Peningkatan Kompetensi SDM:
Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai BUMD dalam bidang manajerial, keuangan, pemasaran, serta teknologi informasi untuk memperkuat kapasitas internal BUMD.
2. Pemanfaatan Teknologi Digital:
Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan BUMD, seperti menggunakan software ERP (Enterprise Resource Planning) untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
Memperkenalkan platform digital untuk layanan pelanggan, terutama dalam sektor-sektor yang terkait dengan layanan publik, seperti transportasi dan pasar tradisional.
Rencana penataan BUMD Kendsl ini dapat dobagi neberapa tahapan sebagai berikut:
1. Tahapan Penataan:
Tahap 1: Penyusunan Kebijakan dan Peraturan: Menyusun kebijakan, peraturan, dan pedoman teknis terkait dengan penataan BUMD, serta menyiapkan tim untuk melaksanakan restrukturisasi.
Tahap 2: Sosialisasi kepada Stakeholder: Menginformasikan perubahan kepada semua stakeholder, termasuk karyawan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Tahap 3: Implementasi Penataan: Melakukan perubahan struktural dan fungsional pada BUMD yang ada, baik dalam hal penggabungan, pembentukan BUMD baru, serta pembaruan sistem manajemen.
Tahap 4: Monitoring dan Evaluasi: Melakukan evaluasi kinerja BUMD setelah restrukturisasi untuk melihat apakah perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap PAD dan pelayanan publik.
2. Anggaran Penataan:
Estimasi biaya untuk proses penataan BUMD meliputi biaya pelatihan SDM, pengembangan teknologi, serta biaya operasional dalam rangka implementasi kebijakan baru.
Dalam hal ini , demi kemajuan BUMD , maka ada bebetapa Indikator Keberhasilan Penataan BUMD yaitu diantaranya.
1. Peningkatan Kontribusi terhadap PAD: Mengukur seberapa besar peningkatan pendapatan yang diperoleh dari BUMD setelah dilakukan penataan.
2. Efisiensi dan Profitabilitas: Mengukur peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas BUMD pasca penataan.
3. Tingkat Kepuasan Masyarakat: Menilai apakah perubahan dalam pengelolaan BUMD dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Memonitor adanya peningkatan dalam laporan keuangan dan transparansi operasional BUMD.
Penataan BUMD Kabupaten Kendal ini bertujuan untuk mewujudkan BUMD yang lebih profesional, efisien, dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah. Melalui penataan yang matang, BUMD dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan turut berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah.
Penataan ini akan membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah daerah, manajemen BUMD, maupun masyarakat, untuk mendukung langkah-langkah yang diambil dalam rangka mewujudkan BUMD yang lebih baik. (Tim)
